Kenaikan BBM ; Opsi terakhir atau satu-satunya pilihan?

"BBM naik tinggi, susu tak terbeli, Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi". (Iwan Fals-Galang Rambu Anarki)

Belakangan ini, pemerintahan SBY-JK telah mulai melakukan sosialisasi terbuka diberbagai media cetak maupun elektronik tentang rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Rencana ini sendiri dipicu oleh tingkat harga minyak mentah dunia yang sekarang sudah menembus angka 117 dollar perbarel-nya, sementara patokan harga minyak dalam asumsi APBN tahun 2008 ini, masih dipatok sebesar 95 Dollar. Persoalan ini memang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah sejak gejolak ekonomi dunia memasuki masa-masa krisis yang bisa dikatakan mendekati titik akut (coolaps), terutama disektor energi khususnya minyak. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah melakukan antisipasi, yang tentunya dengan satu harapan, bahwa dampak dan akibat-nya tidak merugikan masyarakat kita.

Yang patut kita cermati adalah, sepintas pemerintahan terdengar berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa’ “Kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir yang akan dilakukan“. Pertanyaan kemudian muncul, lantas opsi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah jika memang BBM tidak dinakkan?. Atau adakah alternatif lain selain menaikkan harga BBM yang dimiliki oleh pemerintah sekarang ini?. Pemerintah memang sudah seharusnya dituntut untuk lebih transparan dalam mengambil sebuah kebijakan publik (public policy), terlebih jika kebijakan tersebut dipandang akan sangat merugikan masyarakat luas. Selama ini, pemerintah terkesan hanya menawarkan solusi yang tidak menyentuh akar persaolan, semisal ; kampanye penghematan energi, konversi energy minyak ke gas, atau bahkan himbauan terhadap para pejabat untuk hidup lebih sederhana. Akan tetapi, mengingat kompleksnya persoalan minyak ini, pemerintah seharusnya menyiapkan suatu kebijakan ekonomi dan politik kongkrit yang tidak merugikan masyarakat. Beberapa alternatif solusi yang sempat berkembang ditengah masyarakat antara lain ; pembatasan anggaran pejabat Negara dalam belanja rutin APBN semisal anggaran perjalanan dinas keluar negeri, permahan, hingga fasilitas anggota DPR/DPD dan pejabat eksekutif yang tidak penting lainnya, penghapusan hutang Negara yang dinilai terlalu banyak memakan budget APBN, pengenaan pajak progresif terhadap kaum berpunya, atau bahkan upaya untuk melakukan nasionalisasi (pengambilalihan, peninjauan kontrak karya kembali, reposisi saham yang harus lebih dominan dll) perusahaan modal asing yang selama ini justru banyak mengeruk keuntungan dibanding Negara kita sendiri. Namun pemerintah tidak serius untuk mengkaji lebih jauh tentang solusi-solusi tersebut. Bias dikatakan bahwa opsi untuk menaikkan harga BBM, sudah merupakan satu-satunya opsi dari pemerintah. Tinggal menunggu kapan waktu dan saat yang tepat untuk melakukannya. Ini menandakan bahwa pemerintah teramat passif dalam mencari solusi alternatif yang tentu saja sifatnya lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi, terutama beban hidup masyarakat yang susah semakin susah. Bahkan kompensasi yang ditawarkan pemerintah akibat kenikan harga BBM ini, tidak lebih dari suatu upaya yang sifatnya sementara dan tidak akan mampu menjawab problem pokok masyarakat miskin Indonesia.

Dan dapat dipastikan, bahwa dengan kenaikan harga BBM ini, sekali lagi rakyat-lah yang akan menanggung beban. Lonjatan harga barang-barang kebutuhan pokok dipasaran akan semakin naik secara drastis, inflasi akan semakin tinggi semntara daya beli masyarakat akan semakin menurun (excess suplay), dan industri domestik-pun akan semakin kesulitan yang berujung kepada kebijakan efisiensi perusahaan yang tentu saja berkibat PHK terhadap pekerja, tingkat pengangguran dan kemiskinan-pun dipastikan akan semakin membengkak.

*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Persiapan Samarinda.