Asas Pembuktian Terbalik vs Praduga Tak Bersalah

Permberitaan seputar penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, kembali memicu diskursus hukum untuk menjawab maraknya kasus korupsi dan penggelapan dikalangan pejabat Negara. Sebagaimana watak hukum (character of law) yang senantiasa berubah dan bergerak maju (law in the making), maka mencuatlah kembali salah satu metode penyelesaian secara hukum yang kita sebut dengan “asas pembuktian terbalik” (omkering van de bewijslast). Ini merupakan salah satu bentuk tawaran solusi upaya penanganan kasus penggelapan, korupsi dan tindak pindana pencucian uang (money laundry), khususnya di kalangan pejabat birokrasi kita.

Membongkar Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia

"Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia."[1].
 
Persoalan “korupsi”[2] belakangan ini, telah menjadi materi perbincangan umum di tengah masyarakat kita. Semakin meluasnya praktek korupsi, terutama dikalangan pejabat pemerintahan, menjadikan masyarakat mencoba meraba-raba dan mencari akar persoalan sesungguhnya, betulkah korupsi sudah menjadi budaya yang tidak mampu dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari?.