Logika Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur Yang Irasional

(Catatan penting terhadap Johny Anwar - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur)

Kalimantan Timur - Buka-buka arsip lama terkait data perkembangan Kaltim, ternyata menemukan berbagai basis data yang belum sempat saya kaji dan diskusikan dengan kawan-kawan yang selama concern terhadap isu-isu sosial. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah, sajian data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan kemiskinan dan pengangguran.

Disini terlihat sangat jelas sekali adanya hal yang kontradiktif (saling bertolak belakang), antara entitas kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2009, menurun sebanyak 47.220 jiwa dibanding Maret 2008.

Jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2008 sebanyak 286.440 ribu jiwa, kemudian Maret 2009 turun menjadi 239.220 jiwa, atau sekitar 7,73 persen dibanding Maret 2008 (sumber : Matanews).

Namun pada sisi yang lain, justru angka pengangguran berbanding terbalik, dimana mengalami peningkatan. Jumlah penganggur di angkatan kerja Kalimantan Timur hingga Bulan Agustus 2008 mencapai 157.376 orang. Jumlah pengangguran bertambah 7.580 orang dalam kurun waktu setahun pada periode yang sama (sumber : Tempointeraktif). bahkan angka inipun masih didapat berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Panel pada Maret 2009.

Data Statistik Yang Meragukan

Sentral kinerja data statistik Kaltim, tentu masih menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, yang juga sekaligus mengomandoi BPS di daerah Kabupaten/Kota. Namun berbagai pertanyaan publik, termasuk saya sendiri adalah menyangkut "tidak berfungsinya kinerja BPS sebagaimana ekspektasi publik".

Misalnya saja mengenai updating data dan media publikasi yang tidak secara massif dilakukan secara periodik. Atau secara kasat mata dapat dikatakan, data-data yang disajikan oleh BPS cenderung usang dan tidak relevan seiiring berjalannya perkembangan.

Salah satu contoh kongkritnya adalah apa yang terjadi di Kutai Timur. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Kutim 25.2300 jiwa, dari total penduduk sekitar 180.000 jiwa.

Data ini dinilai kurang akurat, sebab sampai penghujung 2008, data tersebut masih digunakan. Padahal, saat ini peningkatan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 214.000 jiwa (Sumber : Tribunkaltim).

BPS jika disimak dalam fungsi dan kinerjanya sebagai organisasi penghimpun serapan perkembangan statistik Kaltim, seharusnya mampu lebih sigap dan tanggap dalam publish report kepada masyarakat Kaltim. Akan tetapi hal ini justru dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya yang lebih maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi kritikan mendasar terhadap BPS Kaltim, antara lain :

Pertama, BPS Kaltim belum mampu menjadi trigger diskursus perimbangan data disemua kalangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakterbukaan BPS dalam hal indikator kunci yang digunakan dalam perhitungan statistik kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, kalangan peneliti tidak bisa terlibat secara aktif untuk memberikan kritikan serta masukan berdasarkan indikator tersebut.

Padahal sesungguhnya ini merupakan kajian ilimiah (scientific studies) dan akademis (academic studies), dimana setiap orang memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses dari hulu ke hilir terhadap kesimpulan data statistik tersebut. dengan demikian, kebenaran dari sebuah data statistik akan lebih teruji. Jadi wajar saja ketika banyak kalangan yang meragukan data2 yang dilansir oleh BPS Kaltim.

Kedua, Kinerja BPS Provinsi Kaltim yang cenderung lamban dan tidak terukur. Lamban disini dalam pengertian, bahwa masa periodik publikasi data-data terbaru terkait angka kemiskinan dan pengangguran, masih kurang responsif terhadap perkembangan.

Misalnya saja pasca krisis global yang melanda, kita sama sekali belum mendapatkan data terbaru perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak dari krisis tersebut. memang betuk, bahwa updating terkait inflasi di setiap bulannya telah dilakukan dengan baik (lihat : BPS Kaltim), akan tetapi hal ini tidak disertai dengan korelasi data dengan tingkat angka kemiskinan dan pengangguran.

Benarkah Kemiskinan di Kaltim Menurun Ketika angka pengangguran justru meningkat?

Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS Kaltim pada Triwulan pertama tahun 2009 ini menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 7,73 persen dibanding triwulan pertama tahun 2008 yang lalu, atau sekitar 239.220 pada maret 2009 inii. Akan tetapi, hal tersebut menjadi meyimpang dari fakta2 empiris yang ada. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa proposisi berbeda, yakni :

Pertama, angka pengangguran justru meningkat pada periode yang hampir bersamaan. Dalam hal ini, BPS sendiri yang melansir data, bahwa tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan di saat kemiskinan menurun. Lantas dimana logika menurun dan meningkatnya? bukankah kedua hal ini justru berbanding terbalik. Padahal secara implisit, jika angka pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan secara gradual.

Kedua, Situasi krisis yang terjadi secara global, tentu saja turut memberikan dampak terhadap industrialisasi di Kaltim. Perusahaan yang beroperasi di kaltim, yang tidak sanggup bertahan dimasa krisis ini, tentu akan bertindak untuk menyelematkan modal usahanya dengan cara mengorbankan pekerja-nya dengan cara PHK dan perumahan. Bukankah ini juga turut memperluas tingkat pengangguran dan kemiskinan? bagaimana BPS mengkorelasi fakta ini dalam sajian data2 yang telah dipublish selama ini?

Maka sangat jelaslah bahwa, data yang dilansir BPS Kaltim terkait menurunnya tingkat angka kemsikanan di Kaltim, begitu sangat meragukan. Untuk itu, patut untuk diuji kebenarannya lebih lanjut melalui suatu proses yang lebih transparan dan tidak ingkar dengan fakta-fakta empiris yang tengah terjadi dalam pusaran perekonomian Kalti yang semakin keok dengan adanya krisis....