Meluruskan Revolusi Permanen

Sejak diterbitkannya buku Revolusi Permanen di Indonesia beberapa bulan lalu, beberapa tanggapan telah dilontarkan yang isinya adalah kurang lebih: Revolusi Permanen tidaklah cocok untuk Indonesia dan bahwa rumus baku Revolusi Permanen tidak memperhatikan kondisi objektif dan konteks politik Indonesia yang unik. Kawan Rudi Hartono dari Partai Rakyat Demokratik (PRD/PAPERNAS ) dan kawan Danial Indrakusuma dari Komite Rakyat Miskin-PRD, keduanya boleh dibilang ahli teori dari kedua organisasi tersebut, mengambil posisi yang serupa seperti tertera di atas tetapi dari sudut pandang yang agak berbeda.

Artikel ini akan lebih mengfokuskan pada pendekatan kawan Rudi, terutama balasannya untuk “Pengantar Untuk Revolusi Permanen Edisi Bahasa Indonesia” tertanggal 5 Januari 2009 di milis sastra-pembebasan. Masalah prospek revolusi Indonesia dan arah yang harus diambil adalah masalah yang serius dan artikel ini bukan dimaksudkan sebagai debat kusir saja, akan tetapi sebagai upaya untuk mengorientasikan arah gerakan Indonesia.


Meminjam istilah yang digunakan oleh PRD/PAPERNAS, kita perlu banting stir. Tetapi sebelum banting stir, kita perlu menginjak rem, sejenak turun dari mobil supaya kita bisa melihat lebih jelas di mana kita berada, keluarkan peta kita dan rencanakan kembali bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita: sosialisme. Untuk mereka aktivis-aktivis yang sudah tidak percaya lagi bahwa sosialisme adalah jalan keluar satu-satunya dari kesengsaraan kapitalisme, apalagi di hadapan krisis kapitalisme sekarang ini, mungkin ada baiknya kita tinggalkan mereka untuk sementara di pinggir jalan supaya tidak menjadi halangan bagi kita yang sekarang ingin maju dan memilih jalan perjuangan.

Apa itu sebenarnya Revolusi Permanen? Ini adalah pertanyaan pertama yang akan sekali lagi saya coba luruskan dari pelintiran-pelintiran yang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh banyak orang, termasuk kawan Rudi dan Danial. Lalu, apakah prospek revolusi Indonesia?

Berdebat secara jujur

Bila ada dua orang yang berdebat, kondisi pertama untuk bisa berdebat dengan efektif adalah kedua belah pihak saling mengerti (tetapi bukan berarti setuju) posisi dari pihak yang lainnya. Misalkan, si A berpendapat bahwa “anjing adalah sepintar lumba-lumba”, dan si B berpendapat “anjing lebih pintar dari lumba-lumba.” Si A tahu pendapatnya si B, dan si B tahu pendapatnya si A, dan dari sini mereka bisa berdebat dengan efektif. Tetapi bila si B mengatakan bahwa A berpendapat “anjing tidak sepintar lumba-lumba”, maka debat antara si A dan B tidak akan bisa berlangsung dengan efektif, karena si B sudah salah paham akan pendapat si A yang sesungguhnya.

Inilah yang kerap terjadi di antara mereka-mereka yang berbeda pendapat dengan Trotsky dan teori revolusi permanennya. Mereka biasanya memulai dengan premis-premis utama sebagai berikut:

1. Trotsky ingin segera menuju sosialisme dan mengabaikan tugas-tugas revolusi demokratik
2. Revolusi Permanen adalah ide bahwa “revolusi harus segera mengarah pada sosialisme”
3. Trotsky mengabaikan peran kaum tani

Mereka tidak setuju dengan ketiga poin di atas, dan jujur saja Trotsky sendiri dan para pendukung Trotsky juga tidak akan setuju dengan poin-poin di atas karena ini bukan posisi Trotsky yang sesungguhnya.

Ketiga poin di atas adalah representasi yang sangat keliru mengenai teori Revolusi Permanen. Bagaimana kita bisa berdebat kalau satu pihak sudah salah paham terhadap posisi dari pihak yang lainnya? Tetapi, tentu saja kalau tujuan dari satu pihak tersebut adalah bukan untuk berdebat guna memajukan teori di dalam gerakan, melainkan untuk mencemarkan nama pihak yang lain dan menggunakan metode-metode kotor, maka cara di atas adalah cara yang paling ampuh. Ini seperti kaum borjuis yang memfitnah ajaran-ajaran Marx dan Engels karena mereka tidak ingin (dan tidak mampu) berdebat dengan jujur. Ini seperti ulah kaum birokrat Stalinis yang menggunakan fitnah dan kekerasan untuk merepresi pemikiran Trotsky.

Misalkan, kawan Rudi Hartono di dalam balasannya untuk “Pengantar Untuk Revolusi Permanen Edisi Bahasa Indonesia” tertanggal 5 Januari 2009 di milis sastra-pembebasan mengatakan bahwa revolusi permanen berarti “revolusi harus segera mengarah pada sosialisme”, “kepemimpinan [revolusi] harus diserahkan kepada kelas pekerja”, “menapikan revolusi demokrasi nasional … dan pembebasan nasional”, dan “Menggabungkan dua revolusi sekaligus (demokrasi nasional dan sosialis)”. Ia tidak setuju dengan ini, dan saya juga tidak setuju dengan ini.

Untuk kawan-kawan di Indonesia, yang banyak sekali belum pernah membaca karya-karya Trotsky secara langsung karena banyak yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya percaya kebanyakan ini adalah karena masalah kurangnya informasi dan bukan karena sengaja ingin menjatuhkan seseorang dengan fitnah dan metode debat yang kotor. Artikel ini dimaksudkan sebagai satu upaya untuk meluruskan apa sebenarnya Revolusi Permanen itu. Penerjemahan dan penerbitan buku Revolusi Permanen ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi basis di dalam upaya tersebut. Buku Revolusi Permanen sendiri ditulis oleh Trotsky pada tahun 1929 (sesudah dia dipecat dari Partai Komunis Uni Soviet dan lalu diasingkan dari negaranya sendiri) untuk berpolemik dengan Radek dan ahli-ahli teori Stalinis yang gemar memelintir isi teori Revolusi Permanen sesungguhnya.

Apa Itu Revolusi Permanen?

Di dalam paragraf ke dua dari “Pengantar Untuk Revolusi Permanen Edisi Bahasa Indonesia” yang ditulis oleh Alan Woods, tertulis:
“Revolusi Permanen, walaupun menerima fakta bahwa tugas-tugas objektif yang dihadapi oleh kelas buruh Rusia adalah tugas-tugas revolusi borjuis demokratik, menjelaskan bahwa bagaimana di sebuah negara yang terbelakang di dalam era imperialisme, kaum "borjuis nasional" tidak mampu memainkan peran yang progresif.”

Jadi jelas sekali kalau Revolusi Permanen tidak mengabaikan tugas-tugas revolusi borjuis demokratik seperti yang ditulis oleh Rudi di dalam balasannya. Tetapi, mari kita maafkan kawan Rudi karena mungkin dia terburu-buru membacanya dan tidak melihat paragraf ini. Akan tetapi, jangan kita mengandalkan pendapat kawan Alan Woods saja, mari kita kembali lagi ke sumber utama dari teori Revolusi Permanen.

Revolusi Permanen tidaklah mencampurkan revolusi demokratik dan revolusi sosialis seperti yang dipaparkan oleh Rudi. Cara pandang ini adalah cara pandang yang melihat revolusi (dan tugas-tugasnya) sebagai satu skema yang statis dan bukan sesuatu yang bisa mengalir dari satu sama lain. Trotsky mengatakan bahwa di dalam Revolusi Rusia, “sejarah menggabungkan isi utama revolusi borjuis dengan tahapan pertama revolusi proletar – tidak mencampurnya namun menggabungkannya secara organik.”.

Menurut Rudi, Trotsky langsung ingin segera menuju sosialisme. Tapi tunggu sebentar, ternyata kalau kita membaca buku Revolusi Permanen dengan seksama, Trotsky tidak pernah mengatakan atau berpandangan seperti itu:

"Kita telah menunjukkan bahwa syarat-syarat objektif untuk sebuah revolusi sosialis telah diciptakan oleh perkembangan ekonomi negara-negara kapitalis maju ... Dapatkah kita mengharapkan bahwa pemindahan kekuasaan ke tangan kaum proletar Rusia akan menjadi permulaan dari transformasi ekonomi nasional kita menjadi ekonomi sosialis? ... 'Kaum pekerja Paris,' kata Marx, 'tidak menuntut keajaiban dari Komune mereka.' Kita juga tidak boleh mengharapkan keajaiban yang segera dari kediktatoran proletar. Kekuatan politik bukanlah mahakuasa. Akan sangat menggelikan untuk berpikir bahwa kaum proletar hanya perlu mengambil kekuasaan dan kemudian menyerukan beberapa dekrit untuk menggantikan kapitalisme dengan sosialisme. Sebuah sistem ekonomi bukanlah produk dari aksi pemerintahan. Apa yang dapat dilakukan oleh kaum proletar adalah untuk menggunakan kekuasaan politiknya dengan seluruh tenaga guna mempermudah dan memperpendek jalan perkembangan ekonomi menuju kolektivisme. Kaum proletar akan memulai reformasi-reformasi ini yang terkandung di dalam apa yang disebut program minimum; dan langsung dari sini, logika posisinya akan mendorongnya ke kebijakan-kebijakan kolektivisme." (Hasil dan Prospek, Bab 8. Sebuah Pemerintahan Buruh di Rusia dan Sosialisme)

Dari kutipan ini, dan juga paragraf-paragraf selanjutnya yang menjelaskan lebih detil, sangat jelas kalau Trotsky tidak menganjurkan langsung segera menuju sosialisme. Adalah sebuah kegilaan kalau kita mengira kita bisa langsung menerapkan sosialisme dengan dekrit-dekrit negara. Menurut Trotsky kaum proletar dengan kekuasaan politiknya harus mengambil sejumlah langkah-langkah sosialis yang praktikal (ini berbeda dengan tuduhan segera menuju sosialisme). Trotsky memberikan sebuah contoh di paragraf selanjutnya, yakni "sosialisasi produksi akan dimulai dari cabang-cabang industri yang memberikan kesulitan-kesulitan paling kecil."

Bagaimana dengan kaum tani yang diabaikan oleh Trotsky? Ternyata Trotsky tidak pernah mengabaikan kaum tani.

"Hal pertama yang harus diatasi oleh rejim proletar setelah berkuasa adalah solusi masalah agraria, yang mana nasib mayoritas populasi Rusia tergantung padanya. Di dalam solusi untuk permasalahan ini, seperti halnya dengan masalah-masalah yang lain, kaum proletar akan dibimbing oleh tujuan fundamental dari kebijakan ekonominya, yakni untuk memimpin bidang pertanian sebesar mungkin guna melaksanakan organisasi ekonomi sosialisme. Akan tetapi, bentuk dan tempo dari eksekusi kebijakan agraria ini harus ditentukan oleh sumberdaya material yang dimiliki oleh kaum proletar, dan juga dengan memperhatikan supaya sekutu-sekutu potensialnya tidak terlempar ke pangkuan kaum konter-revolusioner." (Hasil dan Prospek, Bab 8. Sebuah Pemerintahan Buruh di Rusia dan Sosialisme)

Dari kutipan pendek ini saja, jelas kalau Trotsky tidak mengabaikan kaum tani. Semoga setelah eksposisi pendek ini, pemelintiran ide-ide Trotsky tidak akan terulang lagi dan kita bisa berdiskusi lebih efektif mengenai prospek revolusi di Indonesia.

Indonesia bukan Rusia

Indonesia bukanlah Rusia. Ini adalah titik tolak yang juga harus kita ambil. Akan tetapi, tidak seperti mereka yang lalu mengagung-agungkan keunikan Indonesia sebagai alasan untuk mengajukan proposal “strategi revolusi ala Indonesia” atau “sosialisme ala Indonesia”, kita justru harus melihat keunikan ini sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme di dunia. Dari spesifik ke umum dan kembali lagi ke spesifik.

Rudi benar dalam eksposisinya bahwa kapitalisme di Indonesia tidaklah lahir dari perjuangan kelas borjuis nasional dalam menumbangkan feodalisme. Kelas borjuis Indonesia tiba terlambat di dalam sejarah (karena kolonialisme Belanda di Indonesia), dan oleh karena itu tidak pernah memainkan peran historisnya yang progresif. Corak feodalisme masih mendominasi budaya Indonesia walaupun corak produksi dominan di Indonesia adalah kapitalisme.

Tetapi analisa Rudi berhenti di sini. Ini Rudi gunakan hanya untuk menunjukkan keunikan Indonesia (yang sebenarnya secara umum juga terjadi di banyak negara-negara ketiga dalam takaran dan tahapan yang berbeda, ini termasuk Rusia pada jamannya Lenin dan Trotsky). Rudi dengan telaten mengatakan bahwa “hal ini, terutama sekali sedikit banyak mempengaruhi kesadaran kelas pekerjanya” tetapi tidak menyebutkan bagaimana ini mempengaruhi karakter kelas borjuis nasional Indonesia.

Karena sejarah Indonesia yang “unik” ini, kelas borjuis nasional Indonesia lahir di dalam periode imperialisme, dan oleh karena itu secara ekonomi tergantung pada kapital asing. Selain itu, kaum borjuis nasional lebih terikat pada feodalisme dibandingkan dengan “seorang pekerja di pabrik [yang] punya sawah di kampung” karena kepentingan ekonominya. Kaum borjuis di Indonesia biasanya juga adalah pemilik tanah di desa-desa dan berhubungan dekat dengan para tuan tanah. Keterikatannya pada kapital asing dan feodalisme membuatnya tidak mampu memainkan peran historisnya: menghancurkan feodalisme dan melakukan pembebasan nasional.

Kita mulai saja dengan sejarah “unik” kaum borjuis nasional Indonesia. Dari permulaan saja, sejak masih bayi mereka sudah mencoba menjual Indonesia ke Belanda lewat perjanjian Linggar Jati, Renville, dan akhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di mana seluruh perusahaan Belanda dikembalikan dan Indonesia harus membayar 4.9 Milyar Guilders ke Belanda. Lalu pada tahun 1950an di bawah pemerintahan Soekarno terjadi nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda dan Amerika Serikat, tetapi ini adalah karena tekanan dari massa rakyat pekerja dan tani dan bukan karena inisiatif kaum borjuis nasional Indonesia. Mereka terlalu lemah. Pada saat kudeta Soeharto, apa yang dilakukan oleh kaum borjuis nasional? Mereka berbaris di belakang Soeharto dengan rapi dan menjadi office-boy kaum imperialis. Selama 32 tahun, kekuatan yang secara konsisten melawan Soeharto bukanlah kaum borjuis nasional. Mereka sibuk mengeruk keuntungan yang besar di atas darah jutaan rakyat Indonesia.

Rudi mengatakan bahwa kaum borjuis nasional adalah korban dari imperialisme neo-liberal dan oleh karena itu harus dirangkul. Ini adalah pragmatisme yang utopis. Dalam merangkul seorang kawan dan sekutu, kita harus melihat latar belakang mereka. Kaum borjuis nasional secara keseluruhan wataknya lemah dan secara historis sudah tidak progresif. Mereka hanya menggerutu terhadap tuan imperialisnya karena mereka tidak kebagian kue yang lebih besar, dan lalu menggunakan sentimen-sentimen pembebasan nasional hanya untuk menegosiasikan pendapatan penjarahan yang lebih besar.

Sesuatu yang Konkret

Saya setuju dengan Anda bung Rudi kalau “jalan menuju sosialisme … harus menyelesaikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat”. Bagaimana kita akan mencapai ini dengan konkrit?

Rudi mengajukan beberapa proposal:

1.Pabrik-pabrik, maskapai penerbangan, perkebunan, pengangkutan, dan lain lain harus diambil alih/nasionalisasi

Diambil oleh siapa? oleh negara di bawah kendali siapa? Kalau oleh negara di bawah kendali kaum borjuis nasional, maka nasionalisasi ini tidak akan menguntungkan rakyat sama sekali. Kita hanya menggantikan majikan yang hidungnya mancung dengan majikan yang hidungnya pesek. Tetapi mungkin kapitalis hidung pesek adalah “unik” dan akan memperhatikan kesejahteraan buruhnya lebih baik, bahwa kapitalis Indonesia yang progresif tidak ingin membuat laba yang terlalu besar. Sungguh suatu khayalan.

2.Pekerja harus dilepaskan dari sistem kontrak

Kaum borjuis nasional yang progresif dalam skema Rudi adalah majikan yang baik karena mereka akan memperkerjakan buruhnya dengan tetap.

3.Upah yang lebih tinggi

Karena kaum borjuis Indonesia yang progresif itu murah hati dan mengerti ekonomi, maka mereka akan membayar buruhnya gaji yang lebih tinggi
Dari ketiga hal di atas saja sudah terlihat bahwa adalah utopis untuk bisa bekerja sama dengan kaum borjuis nasional. Satu-satunya cara untuk bisa bekerjasama dengan mereka adalah dengan mengubur dalam-dalam tuntutan-tuntutan buruh dan tani atau membuatnya sedemikian impoten sehingga tuntutan-tuntutan tersebut tidak ada lagi nilainya sama sekali di dalam realitas.

Kemandirian Kelas

Kita hanya bisa mengandalkan kekuataan kita sendiri, yakni kekuatan buruh, tani, dan rakyat miskin. Satu-satunya kelas yang secara historis bisa memimpin perjuangan pembebasan nasional dan sosialisme adalah kelas buruh karena posisi ekonomi dan sosialnya. Kelas borjuis nasional bukanlah sekutu yang strategis sama sekali. Tidak ada lagi kelas borjuis nasional yang progresif. Inilah salah satu esensi dari teori Revolusi Permanen.

Kelas buruh harus bisa merangkul sekutu-sekutunya yang strategis: yakni kelas tani dan rakyat miskin lainnya. Seperti kata Trotsky di dalam Program Transisional: “Kaum pekerja yang termaju harus mempelajari bagaimana memberikan solusi yang jelas dan konkrit terhadap masalah-masalah yang disodorkan oleh kaum tani dan borjuis kecil yang kelak akan menjadi sekutunya.” Buruh harus bisa memasukkan tuntutan-tuntutan kaum tani dan borjuis kecil (pedagang-pedagang kecil; ini berbeda dengan kelas borjuis nasional) ke dalam perjuangannya, tetapi jangan jatuh ke dalam prasangka-prasangka borjuis kecil; bukan mengekorinya tetapi memimpinnya.

Kelas borjuis nasional terikat dengan kapital asing dan tuan-tuan tanah. Kepentingan mereka bukan hanya berseberangan dengan buruh, tetapi juga dengan tani dan borjuis kecil Indonesia yang merupakan sekutu terbesar dari buruh. Kerangka program anti-neoliberalisme yang ingin ditawarkan Rudi ke kaum borjuis nasional adalah program yang sudah diompongkan, yang ketika dikonkritkan akan hancur berkeping-keping karena kepentingan buruh dan tani berseberangan secara fundamental dengan kepentingan kaum borjuis, asing maupun domestik.[]

Quebec, 20 Mei 2009

Tulisan ini dibuat oleh Ted Sprague, aktivis Indonesia tinggal di Kanada, kontributor Rumahkiri.net

Source from : http://rumahkiri.net/